buku tentang otonomi daerah. Bagian pertama melihat aspek historis bertajuk “Otonomi Daerah dari Era Orde Baru Hingga Refor-masi”. buku tentang otonomi daerah

Bentuk Dasar Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Pemberlakuan sistem Otonomi Daerah tersebut telah berlaku di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Maret 2013, Jamiah, S. Penelitian ini menggunakan jenis hukum normative, pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan majalah yang. Otonomi daerah ini bertujuan untuk. (2017). Buku ini mendeskripsikan tentang otonomi khusus yang diselenggarakan oleh 5 (lima) daerah yang memiliki keistimewaan dilihat dari berbagai sudut pandang meliputi sejarah dan latar belakang lahirnya otonomi, dasar hukum, organisasi dan struktur kelembagaan, penyelenggara979-421-874-X. Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mengelola pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. 32 Tahun 2004. Berpikir dan bertindak komprehensif-integral dalam kehidupan nasional. ,*1940-, Publisher:Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005|© 2005, HAW. Decentralization: The Territorial Dimension of the State. Perkembangan Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintahan Daerah, Alumni Bandung, 1983. ISBN: 978-623-7560-18-0 Penerbit Pusaka Media Jl. Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta: Gaya Media. 3089) Eri Trianti (218. hal:16. Sistematika buku “Otonomi Daerah” ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Dalam buku yang digagas untuk penguatan NKRI, Isran membaginya dalam empat BAB: BAB I Gagasan dan Konsepsi Akselerasi Otonomi Daerah. Penyelenggaraanperaturan Perundang-undangan, karya buku, jurnal-jurnal serta media-media yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji, kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian. 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Istilah otonomi daerah bukanlah hal baru di Indonesia. 3034) Yudi Priyatna (218. Syaukani dkk, 2012, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan,Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Untuk merealisasikan penyelenggaraan otonomi daerah, dibentuklah undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, yaitu undang-undang No. Desentralisasi fiskal di Indonesia tidak dapat terlepas dari penerapan otonomi daerah yang ditandai dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi (otonomi daerah) pada 1999 memberikan kewenangan lebih luas bagi pemerintah kabupaten dalam membangun daerahnya. Dalam jurnal Sakinah Nadir (2013:1-2). Tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, mengenai. Ada beberapa peraturan dasar tentang pelaksanaan otonomi daerah,yaitu sebagai berikut: 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 hingga ayat 7. Berikut adalah daftar sejarah peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah di Indonesia: Peraturan Perundang-Undangan Tahun Substansi Undang-Undang Nomor 1 1945 Menekankan aspek cita-citaTerlepas dari perbedaan pendapat mengenai paradigma kebijakan otonomi daerah tersebut, kebijakan tersebut harus tetap dilaksanakan sebagai penerapan hasil kesepakatan kepentingan politik di masa kini, maka dari itu buku dengan judul Handbook Pemerintahan Daerah ini memperjelas kebijakan otonomi daerah, hubungan pemerintahan pusat dan. Ketetapan MPR ini menyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan sehingga banyak mengalami kegagalan dan tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan. hakikat otonomi daerah, dan kemampuan daerah berotonomi berarti kemampuan dukungan keuangan sendiri untuk membiayai otonomi tersebut. BAB III : HASIL. Deskripsi: tentang daftar sumber buku tentang otonomi daerah. ketika UU No. Era kolonial Dalam buku Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan (2002) karya Syaukani dkk, pada Pemerintahan Hindia Belanda sudah mengeluarkan peraturan mengenai otonomi daerah, yaitu Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie (Peraturan tentang administrasi Negara Hindia Belanda). 20: Section 2. Suwandi, M. Contents. Subjek. Judul Buku : Otonomi dan Pembangunan Daerah Penulis : Mudrajat Kuncoro, Ph. Abstrak: Artikel ini merupakan hasil penelitian tentang proses perumusan kebijakan publik pemerintah provinsi Papua tentang pembagian, penerimaan dan pengelolaan dana otonomi khusus. Media sarana pers. Laica, 2007. 92] /Contents 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah PP No. Dalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan penjelasan dari masing-masing asas tersebut. Content uploaded by Edy Suandi Hamid. 3070) Resty Normaulida (218. Bebas diunduh, dicetak. Pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru. UU No. 8. MEDIA BPP. Fakta menarik, di mana diksi otonomi ini bermuara dari bahasa Yunani yaitu auto bermakna sendiri dan nomous bermakna peraturan/hukum. Beberapa hal yang mendasar mengenai otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sangat berbeda dengan prinsip undang-undang sebelumnya. 23 Tahun 2014. id - Kali ini kita akan mengisi Tabel 4. yang merupakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. H. Periode Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 Peraturan kedua yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia adalah UU Nomor 22 tahun 1948 yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 1948. Otonomi daerah dan daerah otonom adalah ciptaan pemerintah. BUKU Ahmad Yani. Otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kutipan dari buku karya Joko Widodo. OTONOMI DAERAH. N. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi. A. id – Bagi Indonesia, terdapat makna otonomi daerah yang berguna bagi masyarakat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi pengakuan konkret sebagai daerah istimewa kepada Provinsi DIY (UU No 13/2012 tentang Keistimewaan DIY), menguatkan keberadaan otonomi khusus Aceh (UU No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh), menerbitkan pengaturan pilkada yang terpisah dari UU Pemda (UU No 22/2014. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, mengamanatkan pengelolaan barang milik daerah diatur dalam peraturan daerah; d. Dari diskusi itu mahasiswa ditantang untuk membuat makalah untuk tugas akhir semester, lalu dari makalah inilah, buku ini disusun dan diterbitkan. direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. D. “ Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan. Istilah ini mulai dikenal sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Secara etimologi, istilah ini berasal dari bahasa Yunani,. id diketahui bahwa urusan pemerintahan juga diatur dalam BAB III Pasal 10 Undang-Undang No. 1. Drs. Dalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan penjelasan dari masing-masing asas tersebut. Majalah Governance, Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran Bandung, Juni 2005 Nordin, Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Di Era Otonomi Daerah. Se-dang Bagian III dan IV masing-masing Pengertian Otonomi Daerah – Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. Penerbit : Erlangga, Surabaya Tahun : 2004 Tebal : xiii+345 Content. 33 Thn 2004” HAKIKAT OTONOMI DAERAH Sumber : Buku BSE, Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 9. 20201. Semoga buku ini dapat memberi kemanfaatan bagi kita semua, untuk kepentingan pengembangan ilmu dan pengetahuan,. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dikenal 2 macam Kota. Menterjemahkan Otonomi Daerah Tanpa Basa-Basi, Reformasi Administrasi Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden, : Bacharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi UU No. Buku Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia memberikan gambaranpenulis dapat menyelesaikan buku Hukum Otonomi Daerah Dalam Perspektif Kearifan Lokal. adalah pola pemerintahan sendiri. Pengertian Otonomi Daerah . "Berbagai Aspek Kebijakan Otonomi Daerah", Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi. Makna otonomi dalam suatu Negara kesatuan sebagai wewenang yang diberikan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pemberian kebebasan tak terbatas kepada suatu daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahannya sesuai dengan kehendak rakyat dengan mengabaikan. UU No. Kemudian mengenai otonomi daerah ini dikuatkan dan diuraikan lagi secara rinci dalam UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan penguatan. Buku Undang-undang Otonomi Daerah Terbaru & Terlengkap karya Tim Legality. DPR baru saja mengesahkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua. Selain itu, dalam buku Strategi dan Problem Sosial Politik Pemerintahan Otonomi Daerah Indonesia oleh Rosramadhana, Bungaran Antonius Simanjuntak, disebutkan manfaat otonomi daerah yakni: 1. Fakultas Hukum - Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Next. Tentang Tokopedia Mitra Tokopedia Mulai Berjualan Promo Tokopedia Care. (Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) 4. Buku Rancangan Pengajaran ini dapat diubah sesuai dengan perkembangan kurikulum. Belum banyak buku khusus tentang manajemen keuangan daerah, yang ada adalah tentang otonomi daerah atau kebijakan publik. Otonomi daerah menurut C. Sehingga dapat dikatakan bahwa kaum kaya memperoleh manfaat terbesar dari pertumbuhan ekonomi yang dikatakan cukup tinggi, namun pada kenyataanya tidak merata terhadap masyarakat. Mengelola aparatur daerah d. Pemerintahan Daerah Prof. Bagi orang awam buku ini sangat membantu untuk menerapkan intelijen dalam otonomi daerah. Otonomi Daerah 1) Pengertian Pengertian dari otonomi daerah secara harfiah adalah berasal dari kata “Otonomi dan daerah”. Istilah tersebut sering dibahas, terutama yang berkaitan dengan jalannya roda pemerintahan suatu daerah. Otonomi Daerah 1. J Franseen. 3172) Dina Amelia (218. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 18 ayat 1 – 7, Pasal 18 A ayat (1)dan (2) dan Pasal 18B ayat (1) dan (2). Baca juga: Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia. 32 Tahun 2004 yang. Kelas DDC 23: 352. Sinopsis Buku Beragam Praktek Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Undang-Undang Kepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. 20201. W. Tidak hanya pengertian tentang otonomi daerah saja yang perlu kita bahas. 12 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 33 ayat (3). otonomi daerah diletakkan pada tingkat provinsi. Pemerintahan 85 1. Selain itu terdapat unsur-unsur antara lain yaitu desentralisasi politik yangWritten by Mochamad Aris Yusuf. Undang-undang ini memberikan kesempatan. Selanjutnya,. Tabel tersebut merupakan tugas yang terdapat pada buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 SMA halaman 112. Buku Penegakan Hukum Dan Hak Asasi. 129 tahun 2000 tentang pedoman pembentukan daerah otonom Huberman & Miles, 1992, Analisis data kualitatif. Sebagai #SahabatTanpaBatas, Gramedia selalu memberikan produk. Peran Pemerintah Daerah di era otonomi daerah sangat besar sekali, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengurus pemerintahannya sendiri, termasuk. judul buku . dan Otonomi Daerah, Jakarta, Grasindo, Haw Widjaja. Berikut. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU No. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah. Salah satunya adalah buku ‘Politik Otonomi Daerah’. Jakarta: Mariana, Dede. kumandhani@gmail. Uud No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah – Tentang Tahun. Siswanto berpendapat bahwa konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemikiranpemikiran tersebut. 2. buku-buku yang berkaitan dengan Sejarah Kota Jakarta pemerintahan daerah, otonomi daerah, desentralisasi, dan otonomi khusus. Hal tersebut juga berlaku di negara Indonesia. Sebuah . Kebijakan otonomi khusus daerah (Otsus) diarahkan kepada pelaksanaan program-program pembangunan yang merupakan kebutuhan mendasar masyarakat, dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Merujuk pada Pasal 1 angka 2 UU RI No. Download (828kB) Text (SERTIFIKAT DESENTRALISASI KEBIJAKAN DALAM. Dalam sejarah Indonesia, diskursus masalah hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, dalam hal ini. Dalam Negara kesatuan. Nusa Media, Feb 1, 2019 - Law - 290 pages. Disusul dengan pembahasan mengenai otonomi daerah, desentralisasi serta dinamika pengaturan pemerintahan daerah. Namun ada dasar-dasar yang bisa menjadi landasan. Faktor manusia ini haruslah baik, dalam pengertian moral maupun kapasitasnya. Kewenangan Daerah Dalam Negara Kesatuan. 3 Implementasi Otonomi Daerah Dalam undang-undang dasar 1945 terdapat 2 nilai dasar mengenai pelaksanaan otonomi. com. Title: Otonomi daerah dan daerah otonom / HAW. Nilai dasar otonomi daerah. Eksistensi Pasal 18 UUD 1945 yang mengatur tentang otonomi menunjukkan bahwa otonomi daerah merupakan subsistem besar dalam sistem pemerintahan. Dikutip dari buku Desentralisasi dan Otonomi Daerah (2007) oleh Syamsuddin Haris, berikut pengertian otonomi daerah menurut para ahli: Menurut F Sugeng Istianto. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sementara itu, dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud otonomi daerah ialah: "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Bagir. Pada masa kini kearifan lokal menjadi kecenderungan umum, masyarakat Indonesia yang telah menerima otonomi daerah sebagai pilihan politik terbaik. 18/1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Penerbit Tentang Privasi Persyaratan Bantuan Tentang Privasi Persyaratan BantuanTidak hanya membahas konsep pemekaran daerah secara mendasar, buku ini juga mengkaji tentang pemerintah dari perspektif ekonomi, sosial-budaya, geografi, dan pertahanan-keamanan. desentralisasi atau otonomi daerah agar sesuai dengan tujuan semula. menyegarkan kembali pemahaman Anda tentang keuangan daerah, mari kita cermati terlebih dahulu pengertian keuangan. (0361)481005 –. pengetahuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah agar dapat lebih memahami seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD di eksKaresidenan Banyumas. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun. (2013). penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. H. 5 perencanaan pembangunan nasional”. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. Pada bagian empat, buku ini ditutup dengan peluang pengembangan bisnisyang dapat dilakukan olehpemerintahdaerah (bab 14-16),dan polemik terhadap revisi UUNo. otonomi daerah pada pemerintahan daerah tersebut harus disandarkan kepada tiga aspek/kategori. Dilihat dari undang-undang yang ada ini dapat diliha bagaimana pentingnya peran pemerindah daerah sangat penting. Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai paradigma kebijakan otonomi daerah tersebut, kebijakan tersebut harus tetap dilaksanakan sebagai penerapan hasil kesepakatan kepentingan politik di masa kini, maka dari itu buku dengan judul Handbook Pemerintahan Daerah ini memperjelas kebijakan otonomi daerah, hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smallern than and town“. Deskripsi Fisik:Ini alalah hasil Proseding Seminar Nasional tentang UU Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Laboratorium Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Jurusan Ilmu Pemerintahan UNILA, bekerjasa sama dengan Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA. 22/1999 yang diganti dengan.